--> Skip to main content

Tiga Kelemahan Jika Kyai Berpolitik



Tiga Kelemahan Jika Kyai Berpolitik – Lain dulu lain sekarang, jika dulu orang suka menggunakan tanda seru di dalam rangkaian hidup, maka manusia modern lebih banyak menggunakan tanda tanya bahkan menjadikan dirinya sebagai tanda Tanya. Dua tanda bahasa ini, tanda seru dan tanda tanya, menyifatkan dua dunia yang berbeda, dunia dahulu dan dunia yang sekarang. Tanda seru menyifatkan dunia yang tetap, baku, stabil, tertentukan, dan tertutup. Dunia tanda seru adalah dunia kebenaran dan kepastian yang menyingkirkan pertanyaan dan kesangsian hidup. Dunia tanda seru adalah dunia stati dari pada dinamis, dunia konservatif daripada dunia progresif, dan dunia stabil dari pada dunia evolutif. Sebaliknya, dunia tanda tanya menyifatkan adanya keterbukaan, dunia yang menekankan relativitas dan historitas, dunia dengan penuh dinamis, progresif dan evolutif.
Memahami penjelasan diatas kita bisa menentukan dimanakah kita berada, tentunya kita berada di dunia tanda tanya. Dalam konteks dunia politk misalnya, pada zaman pra kemerdekaan Indonesia kondisi kehidupan pendidikan berperan mempengaruhi ekonomi dan politik di masa depan. Sifat pendidkan di masa lebih kepada sifat antisipatoris dan prepatoris. Artinya adalah bahwasannya sifat pendidikan pada waktu itu lebih menyiapkan generasi untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di masa depan, sifat pendidikan yang visioner melahirkan generasi yang mampu berinovasi untuk menjawab tantangan zaman. Hal tersebut bisa dibuktikan bahwa kalau pada masa sebelum kemerdekaan dunia perpolitikan di Indonesia ini di huni oleh para minoritas yang mengenyam pendidikan cukup tinggi, diantaranya adalah Ir. Soekarno, Dr. Moh, Hatta, Dr. Syahrir, Dr. Muhammad Yamin, Dr. Sutomo dan lain sebagainya. Itu adalah bukti bahwa pada zaman pra kemerdekaan sifat pendidikan itu adalah melahirkan generasi yang visioner untuk menjawab tantangan bangsa. Tetapi dunia politik dewasa ini malah sebaliknya, kalau dulu dunia politik dihuni oleh minoritas penduduk terdidik tetapi mampu merubah keadaan bangsa dari terjajah sampai merdeka kalau sekarang dunia politik dikuasai oleh golongan penduduk yang relatif kurang terdidik tetapi mampu menggalang dukungan massa. Semangat perjuangan pun bergeser, kalau dulu sebelum zaman kemerdekaan konsep perjuangan begitu menggelegak, namun dewasa ini semangat itu bergeser menjadi “makelar budaya” (cultural broker).
Lain dulu lain sekarang, kalau zaman dulu presiden soekarno sowan ke kiyai atau datang ke pesantren itu dalam rangka meminta nasihat ulama untuk belajar agama, maka tak bisa dipungkiri lagi bahwasannya politisi-politisi yang datang atau sowan ke pesantren-pesantren bukanlah hanya sekedar untuk meminta nasihat atau belajar agama melainkan dalam rangka “menawar” harga politik kiyai agi kepentingan partai (golongan) yang diusungnya. Ini sangat jelas mencederai semangat juang yang menjadi konsep atau sifat pendidikan antisipatoris dan prepatoris pada zaman pra kemerdekaan.
Apabila dilihat dari perspektif pendidikan, sedikitnya ada tiga kelemahan jika kyai masuk dalam dunia politik diantaranya :

1. Kyai akan mengaburkan diri dan pesantrennya sebagai kekuatan kritik dan control social. Kyai dan pesantren beserta yayasan keagamaan yang didirikan kerap kali berafiliasi proyek dengan pemerintah yang pada akhirnya akan meruntuhkan cita-cita mulia pesantrenndan lembaga pendidikan (Islam) yang didirikannya.

2. Visi dan misi keintelektualan kyai cepat atau lambat akan tereduksi oleh kepentingan-kepentingan politik jangka pendek. Maka tidak jarang jika kyai sering diminta untuk mengisi acara pengajian atau ceramah keagamaan cenderung menampilkan bahasa-bahasa politik dengan mendiskreditkan kelompok lain dengan cara tidak professional dan proporsional. Jadi kita sulit membedakan mana pengajian mana kampanye partai politik.

3. Kyai akan sulit menempatkan diri antara profesinya sebagai guru ngaji atau sebagai pejabat public yang akibatnya mengacak-acak sistem birokrasi yang sudah mapan. Kyai yang menjadi bupati atau wali kota terkadang kesulitan membedakan diri ketika membuat kebijakan publik, apakah dia seorang pejabat publik ataukah dia ketua organisasi keagamaan tertentu. Apalagi tender proyek di lingkungan kekuasaannya terkadang memaksa kyai itu hanya meneken proyek tersebut kepada kelompok-kelompok keagamaan yang mempunyai kesamaan dengannya.  

Newest Post
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar